PDIP Minta SBY Ungkap Peristiwa Kerusuhan 27 Juli

0
64

Menjelang peringatan 22 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli), PDI Perjuangan kembali mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Partai yang kantornya di Jl Diponegoro 58, Jakarta, menjadi target penyerbuan aparat militer, meminta seluruh pejabat ABRI yang terlibat kala itu diperiksa.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara khusus menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu pejabat ABRI yang terlibat. SBY yang saat itu menjabat Kasdam Jaya berpangkat Brigadir Jenderal diyakini memegang informasi penting tentang kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

“Kami prihatin bahwa peristiwa berbagai pelanggaran HAM tersebut tidak terselesaikan. Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karena beliau memegang informasi,” kata Hasto.

Hal itu disampaikan Hasto saat bertemu dengan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/7). Hadir juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, dan Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga.

Hasto melanjutkan, pihaknya memahami seluruh pejabat ABRI kala itu mengemban kebijakan politik yang otoriter. “Tapi demi masa depan bangsa dan negara, berbagai hal tersebut yang menimbulkan korban jiwa dapat diungkap dengan baik dan proses rekonsiliasi dijalankan dengan para korban,” ujarnya.

Hasto membantah kedatangan pihaknya ke Komnas HAM sebagai jawaban atas pernyataan SBY terkait koalisi yang menyeret-nyeret nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebab, rencana pertemuan dengan Komnas HAM sudah diatur dua pekan sebelumnya.

“Kami sudah kirim surat ke sini (Komnas HAM) dua minggu sebelumnya. Kejadian Pak SBY semalem gak ada kaitannya dengan ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, PDI Perjuangan meminta Presiden berkomitmen menyelesaikan penuntasan terhadap peristiwa Kudatuli.

“Juga meminta DPR untuk membentuk Pansus pengungkapan kasus 27 Juli 1996 guna mendapatkan hasil yang mengikat bagi kejaksaan dan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc,” ujar Trimedya.

Selanjutnya, kata Trimedya, PDI Perjuangan meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan lanjutan pro-justisia dengan mengunakan kerangka UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terkait Kudatuli.

Dalam kesempatan itu, Trimedya juga menjabarkan kembali hasil temuan Komnas HAM terkait Kudatuli, yakni: 5 orang meninggal dunia akibat kerusuhan; 11 orang meninggal dunia di RSPAD; 149 orang megalami luka-luka termasuk aparat keamanan; 23 orang hilang; dan 124 orang ditahan.

Sementara itu, Ahmad Taufan menyampaikan terima kasih kepada PDI Perjuangan karena telah memberikan dukungan moral dan politik untuk menyelesaikan kasus Kudatuli ini. Menurutnya, Komnas sudah pernah melakukan pemantauan terhadap kasus pelanggaran HAM berat ini, bahkan sudah memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum.

“Dan memang sampai sekarang belum sepenuhnya dapat solusi yang nyata,” ujar Ahmad Taufan.

Ahmad Taufan juga menyampaikan keprihatinan kepada para korban Kudatuli, yang mayoritas adalah massq PDI Pro-Mega.

“Tidak hanya yang meninggal, tapi banyak korban yang cedera belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari negara sejak dahulu sampai sekarang,” ujarnya.

SHARE
Previous articleBung Karno dan Al-Irsyad
Next articleBung Karno, Kisahnya Dengan Hamka
Rahmat Sahid | #wongkebumen
Rahmat Sahid lahir di Kebumen. Selepas lulus SD tahun 1994, ia melanjutkan sekolah di MTs KHR Ilyas, sekaligus ngaji di Ponpes Maqomul Muttaqin Tambakrejo, Buluspesantren, Kebumen, yang diasuh almarhum KH Raden Mabarun. Tahun 1997, tamat dari MTs, anak kedua dari Bapak M. Nasiruddin dan Ibu Tumirah ini meneruskan ke MA Salafiyah, Wonoyoso, Kebumen, hingga tahun 2000. Di tahun yang sama, ia memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, menimba ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here